"Karena begitu ada aduan dibahas di Bamus dan apakah Bamus lalu menyetujui dibawa ke sidang Paripurna itu kan hal lain, itu lagi saya kira, kita lihat lagi saja besok. Karena Paripurna besok juga belum ditentukan (digelar) jam berapanya," kata Syaiful saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).
Secara pribadi, Syaiful mengatakan belum mendapat informasi terkini terkait hak angket tersebut.
Baca Juga:
DPR Tutup Masa Sidang, Gerindra: Tak Ada Hak Angket
Demikian juga komunikasi dengan fraksi-fraksi yang disebut mendukung terlaksananya penyidikan hak angket, seperti PDI-Perjuangan dan partai Koalisi Perubahan, yaitu Nasdem dan PKS.
"Saya belum dapat update menyangkut dengan komunikasi dengan PDI-P soal hak angket," ucap dia.
Baca Juga:
Komisi I DPRD Minta Pj Wali Kota Bekasi Kooperatif dan Transparan
PPP Seirius Kawal Demokrasi
Mardiono, Juru Bicara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang diwakili oleh Imam Priyono, menegaskan bahwa PPP masih memusatkan perhatian pada pengawalan suara dan mengidentifikasi anomali yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan terhadap pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut PPP sebagai salah satu partai yang berkomitmen mendukung usulan hak angket DPR untuk menyelidiki potensi kecurangan dalam Pemilu 2024.
