Ia menilai komunikasi dengan aparat penegak hukum perlu diperkuat agar kualitas profesi advokat semakin meningkat dan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
KAI NTB juga membuka ruang kerja sama di bidang pendidikan profesi advokat dengan melibatkan sejumlah aparat penegak hukum sebagai pengajar dalam pendidikan dan pelatihan internal organisasi.
Baca Juga:
TP PKK Provsu Monitoring di Bandar Baru Pakpak Bharat, Desa Percontohan PAAR
“Kami ingin melahirkan advokat yang profesional. Karena itu kami membuka ruang bagi unsur penegak hukum untuk ikut memberikan pendidikan,” kata Anton.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mencetak advokat yang memiliki kredibilitas, integritas, dan moralitas dalam menjalankan profesinya.
Dalam momentum pelantikan itu, KAI juga mengumumkan program pelayanan hukum gratis yang akan dilaksanakan serentak pada 30 Mei mendatang bertepatan dengan peringatan HUT ke-18 Kongres Advokat Indonesia.
Baca Juga:
PLN Luruskan Kabar Pemadaman Listrik Total Tiga Hari yang Bikin Resah
Program pelayanan hukum gratis tersebut akan menjangkau seluruh wilayah NTB melalui jaringan advokat KAI yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Anton menyebut sebanyak 372 advokat KAI di NTB diarahkan untuk memberikan layanan hukum tanpa biaya kepada masyarakat.
Bentuk layanan yang diberikan mencakup konsultasi hingga pendampingan hukum untuk berbagai perkara, mulai dari pidana, perdata, tata usaha negara, hingga persoalan hukum lainnya.
