Mekanisme pencocokan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus diubah dengan cara melibatkan masyarakat yang sudah melek internet, mencapai 200 juta orang.
"Mesti dilakukan sejak sekarang," kata dia.
Baca Juga:
BCA dan BSI Dapat Peringatan Bjorka, Ada Ancaman Ransomware
Bukan tidak mungkin, menurut Agung, Bjorka punya tujuan politik Pemilu 2024 di Indonesia.
Jangan sampai Pemilu 2024 dibobol hacker.
"Kalau nantinya sistem pemilu kita diretas hacker, tentu implikasi politiknya ada besar," kata dia.
Baca Juga:
Puan Maharani Ingatkan KPU untuk Tingkatkan Keamanan DPT
Namun, dengan upaya maksimal, dengan penerapan praktik terbaik yang paling mutakhir, keamanan data Pemilu 2024 bakal sulit dibobol.
Pemerhati kepemiluan, Titi Anggraini, juga membagikan pandangannya.
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menilai kasus Bjorka harus meningkatkan kewaspadaan penyelenggara Pemilu 2024 soal potensi serangan siber.
