Bahlill melanjutkan, Pemerintah Indonesia siap memberikan dukungan untuk pengembangan panas bumi melalui dukungan regulasi dan percepatan proses perizinan. Menurutnya, selama ini pengembangan panas bumi mengalami hambatan dari sisi waktu pengembangan yang cukup lama.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, pengembangan panas bumi menjadi salah satu fokus utama PLN dalam mencapai target NZE 2060. Dalam pengembangannya, dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah, BUMN maupun pihak swasta di Indonesia. Kerja sama antara PLN IP dan PGE ini merupakan langkah nyata dalam upaya mendorong peningkatan bauran EBT di tanah air.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Transisi energi tidak bisa dicapai sendirian, perlu ada kolaborasi dan sinergi. Apa yang ditandatangani hari ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan panas bumi nasional. PLN siap berupaya maksimal dalam mengembangkan sektor kelistrikan khususnya dalam bidang energi hijau," kata Darmawan.
Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, energi panas bumi memiliki keunggulan kestabilan yang tidak tergantung pada perubahan cuaca atau udara dibanding energi hijau lain. Berdasarkan fakta tersebut, pembangkit panas bumi menjadi andalan dalam pengembangan EBT, sebab itu PLN IP melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan menggandeng PGE.
"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Edwin menjelaskan, kerja sama antara PLN IP dengan PGE meliputi pengembangan PLTP Cogeneration (Binary Unit) di lokasi wilayah kerja panas bumi (WKP) milik PGE dengan potensi kapasitas mencapai 230 MW. Di lokasi tersebut, konsorsium PLN IP dan PGE akan membangun PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW dan PLTP Lahendong Binary Unit 15 MW.
"Proyek ini dalam rangka percepatan transisi energi dan mendukung kebijakan energi nasional dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) serta program Net Zero Emissions," tambahnya.
[ADV/ Redaktur: Frans Dhena]
