Upaya ini kata Mahfud untuk mempercepat izin usaha bagi masyarakat dan juga menjadi one stop services bagi pengaduan masyarakat.
"Langkah ini dilakukan untuk bisa meningkatkan daya saing global sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Mahfud.
Baca Juga:
Menteri PANRB Dorong Pemerintah Daerah Bangun Mal Pelayanan Publik
Hingga Juni 2022, sudah ada 59 MPP yang beroperasi untuk melayani masyarakat.
Targetnya, hingga akhir tahun nanti ada 11 provinsi lagi yang akan dikebut untuk pembentukan MPP dan 2024 mendatang seluruh MPP ada di seluruh wilayah Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan dalam menciptakan pelayanan kelistrikan yang prima bagi masyarakat PLN hadir tak hanya secara digital melalui ponsel pintar para pelanggan.
Baca Juga:
Menteri PANRB Berharap ASN di Papua untuk Fokus Bekerja
PLN juga hadir untuk langsung menjawab kebutuhan layanan kelistrikan masyarakat melalui gerai di Mal Pelayanan Publik.
"Saat ini memang kami mempunyai PLN Mobile yang bisa secara cepat dan tanggap menjawab kebutuhan layanan kelistrikan pelanggan. Namun kami sadar kehadiran langsung kami untuk melayani masyarakat juga penting agar pelanggan semakin puas dalam mendapatkan layanan kelistrikan," ujar Darmawan.
Nantinya, dalam gerai di MPP ini PLN akan melayani seluruh kebutuhan pelanggan mulai dari pasang baru listrik, layanan tambah daya dan juga menjadi posko pengaduan bagi masyarakat.
