"Daya beli masyarakat akan meningkat karena pekerja menerima penghasilan yang lebih optimal. Pada saat yang sama, pelaku usaha memperoleh ruang yang lebih besar untuk memperkuat produktivitas dan kualitas layanan kepada wisatawan," katanya.
Tohom berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasi, tetapi juga oleh dukungan kebijakan fiskal, infrastruktur, konektivitas, serta kualitas sumber daya manusia yang mampu menciptakan pengalaman terbaik bagi wisatawan.
Baca Juga:
Warganet Sempat Curiga, Kini Kejagung Bongkar Dugaan Markup Motor Listrik Rp1 Triliun di BGN
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengalaman pembangunan kawasan-kawasan ekonomi baru seperti Mandalika dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan berbagai kawasan strategis lainnya di Indonesia, termasuk dalam penguatan konsep aglomerasi ekonomi yang terintegrasi.
"Ketika investasi, pariwisata, infrastruktur, dan pelayanan publik tumbuh dalam satu ekosistem yang saling mendukung, maka efek penggandanya akan jauh lebih besar dibandingkan pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri. Inilah model pembangunan yang perlu terus diperluas ke berbagai daerah," ujarnya.
Menurut Tohom, arah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan upaya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga:
Pernah Ingatkan Soal Mafia Titik Dapur MBG, Sony Sanjaya Kini Tersandung Kasus Korupsi
Ia berharap para pelaku usaha dan investor dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disiapkan pemerintah.
Sasarannya, agar investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghasilkan manfaat jangka panjang berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan investasi dan sektor pariwisata di NTB melalui berbagai fasilitas perpajakan.
