Tohom yang juga Anggota Aliansi Konsumen ASEAN ini menyoroti pentingnya transparansi harga oleh semua pihak yang terlibat dalam distribusi token listrik.
Ia mendorong pemerintah dan pelaku usaha digital untuk mencantumkan rincian biaya secara jelas di halaman transaksi agar tidak terjadi misinformasi.
Baca Juga:
Terbukti Dukung Energi Bersih, ALPERKLINAS Apresiasi Langkah Pemerintah Bangun Pabrik Panel Surya dan Sejumlah PLTS di Indonesia
“Sebagai negara dengan penetrasi digital tinggi, Indonesia harus menjaga transparansi dalam ekosistem ekonomi digital. Kami mendorong kebijakan publik yang adil bagi konsumen, termasuk dalam hal utilitas dasar seperti listrik,” katanya.
Selain mendorong literasi konsumen, Tohom juga mendesak PLN untuk terus mengoptimalkan aplikasi PLN Mobile dan melakukan kampanye yang menjelaskan keuntungan bertransaksi langsung lewat kanal resmi.
Sebelumnya, berdasarkan pantauan hingga 1 Juli 2025, pembelian token listrik di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak menunjukkan adanya biaya tambahan yang bervariasi.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi PLN Indonesia Power yang Jadikan Bali Etalase Transisi Energi Indonesia
Misalnya, pembelian token Rp100.000 bisa dikenai biaya admin antara Rp2.800 hingga Rp3.822, tergantung platform.
Kondisi ini membuat total biaya yang dibayarkan konsumen menjadi lebih tinggi dari nominal token yang mereka peroleh.
Meski beberapa e-commerce memberikan diskon atau voucher, sifatnya tidak permanen.
