"Ketentuan tersebut diabaikan oleh Teradu melalui tindakan melaksanakan perkawinan kedua secara siri sebelum diterbitkan izin poligami oleh Pengadilan Agama," ucap Anggota Majelis Ida Budhiati saat membacakan pertimbangan putusan.
Arifudin baru mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Dompu pada 26 Januari 2022, atau 11 bulan setelah pernikahan sirinya dengan Nurpati, yang diregister dengan Nomor: 100/Pdt.G/2022/PA.Dp.
Baca Juga:
DKPP Periksa Ketua serta Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Sorong Terkait Caleg Jadi Ketua KPPS
Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Dompu pada 4 April 2022.
Selanjutnya, Arifudin baru mencatatkan perkawinannya dengan Nurpati ke KUA Kecamatan Kempo pada 18 April 2022.
Ida menyebut meskipun telah mendapatkan izin menikah lagi dari istri pertama karena mengalami gangguan kesehatan secara permanen, DKPP menilai Arifudin sebagai penyelenggara negara menjadi teladan bagi masyarakat dan menjaga martabat perempuan.
Baca Juga:
Besok 27 Juni, DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Sorong
"DKPP menilai Teradu sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga harkat dan martabat perempuan, menghormati dan menghargai izin istri, melaksanakan perkawinan kedua setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama," jelas Ida,
"Teradu sepatutnya juga mempunyai pengetahuan bahwa perkawinan secara siri menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Sdri. Nurpati dan anak yang dilahirkannya," sambungnya. [dny]
