NTB. WahanaNews.co - Ekosistem kendaraan listrik di Indonesia semakin berkembang baik dari sisi hulu maupun hilir. Di sektor hilir, PT PLN (Persero) telah membangun lebih dari 900 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau SPBU listrik hingga Desember 2023.
"Dari total tersebut sebanyak 624 SPKLU yang dikelola oleh PLN," kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prosodjo di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024). Dari jumlah tersebut, beroperasi di 411 lokasi di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Maraknya Penyalahgunaan Arus untuk 'Strum' Manusia, ALPERKLINAS Desak PLN Perketat Pengawasan
Di provinsi Banten terdapat 26 SPKLU, Jakarta 113 SPKLU, Jawa Barat 150 SPKLU, Jateng dan DIY 50 SPKLU, Jawa Timur 62 SPKLU. Kemudian, Bali 63 SPKLU, Sumatera 62 SPKLU, Kalimantan 37 SPKLU, Sulawesi 27 SPKLU, Nusa Tenggara 25 SPKLU, Maluku 5 SPKLU, dan Papua 2 SPKLU.
Untuk mengakselerasi pertumbuhan SPKLU, PLN membuka kolaborasi dengan berbagai pihak. Khususnya para pelaku usaha, perbankan, mall-mall, kantor-kantor, swasta, operator jasa transportasi dan lain-lain.
Darmawan menyatakan, komitmen PLN untuk terus mendukung pemerintah dalam upaya transisi energi melalui pembangunan infrastrukur pendukung ekosistem kendaraan listrik. Diantaranya PLN membangun SPKLU Fast Charging di Kantor Kementerian BUMN dan home charging untuk pengisian daya di tempat tinggal pejabat Kementerian BUMN.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Soroti Ancaman 'Power Wheeling' dalam RUU EBET Prolegnas 2025
"Kami terus mengakselerasi tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik. Hari ini di Kementerian BUMN mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional, maka dari itu kami berkolaborasi menyediakan infrastrukturnya," ucap Darmawan.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan fasilitas mobil listrik atau Electric Vehicle (EV) bagi seluruh pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai hari ini, Rabu (3/1/2024).
Erick mengatakan pemberian mobil listrik ini merupakan apresiasi bagi jajarannya yang telah berkerja keras mendukung target program Kementerian BUMN. Selain itu, penggunaan mobil juga untuk menekan konsumsi BBM.
"Saya sangat apresiasi kepada tim saya di Kementerian BUMN, makanya tadi pagi juga ada oleh-oleh untuk Eselon 1, 2 pakai mobil listrik. Mobil listrik semua, tapi sebenarnya untuk menghemat BBM 60 persen, tetap konteks-nya menghemat ya," kata Erick Thohir.
Penggunaan kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN untuk menggunakan electric vehicle adalah yang pertama di kementerian/lembaga (K/L) pemerintah. Adapun seluruh kendaraan listrik yang diberikannya tersebut tidak dari hasil membeli, melainkan sewa.
Selain itu, adopsi penggunaan mobil listrik di lingkungan Kementerian BUMN ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional.
"Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60 persen," pungkas Erick.
