Rencana ini muncul diawali karena Bamsoet bertanya-tanya, kenapa banyak kepala daerah yang dipilih melalui pilkada ditangkap karena korupsi.
"Tapi kita sudah evaluasi, kita mulai kenapa kok masih banyak korupsi kepala daerah yang ditangkap. Banyak yang ditangkap kepala daerah," ujar Bamsoet.
Baca Juga:
Sidang Perkara PHP Bupati Tapteng, KPU : Pokok Permohonan Pemohon Tidak Benar dan Tidak Terbukti
Untuk itu, Bamsoet hendak mengevaluasi sistem demokrasi pada pilkada yang berlangsung.
Dia ingin melihat seberapa banyak manfaat dan mudarat dari pilkada yang dijalankan Indonesia.
"Jadi bukan pilpres atau pilegnya, tapi kita lebih kepada pilkada, pemilu pilkadanya," ucapnya.
Baca Juga:
Sengketa Pilkada Kuansing, KPU Sebut MK Tak Punya Wewenang Diskualifikasi Paslon
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut menyebut, mereka berbicara dalam konteks tatanan kebijakan.
"Kita bicara dalam tatanan kebijakannya, bukan tatanan operasional. Jadi kembali tadi, masalah teknis tentu tidak kami bicarakan ya," kata Wiranto. [dny]
