NTB.WahanaNews.co| Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat (NTB), Eddy Sophiaan, mengecam keras aksi pengambilalihan paksa kantor Kadin yang dilakukan oleh kelompok tidak dikenal di Kuningan, Jakarta, hasil dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Eddy bahkan menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk premanisme yang tidak dapat ditoleransi, terlebih adanya dugaan kekerasan terhadap Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arif Rahman.
Baca Juga:
Nur Rahmatu Pecat 23 Pengurus KADIN Sulteng: Bertindak Semena-Mena Tidak Sesuai UU / AD / ART
“Kami dari Pemuda Pancasila NTB mengecam keras aksi premanisme yang dilakukan oleh kelompok tidak dikenal. Tindakan ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip organisasi yang kami junjung tinggi,” ujar Eddy Sophiaan, Rabu, (18/9/2024) dilansir dari Seputar NTB.
Lebih lanjut, Eddy menyatakan dukungan penuh terhadap laporan polisi yang diajukan oleh Arif Rahman. Ia mendesak Polda Metro Jaya untuk segera bertindak cepat dan tegas agar permasalahan ini tidak memicu gejolak di daerah lain, khususnya menjelang Pilkada serentak 2024.
“Kami berharap Kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti kasus ini agar tidak menciptakan kegaduhan di berbagai daerah, termasuk NTB. Jangan sampai kisruh ini berdampak negatif pada persiapan Pilkada serentak yang akan digelar November mendatang,” tegas Eddy.
Baca Juga:
Sejarah Pertama IMI Siapkan Tenaga Kerja Terampil Driver dan Mekanik untuk Pasar Kerja Jepang, Eropa, dan Timur Tengah
Eddy juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada serentak, yang akan menentukan masa depan banyak daerah di Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kader Pemuda Pancasila, untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.
“Menjelang Pilkada serentak, kita harus fokus pada menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan seperti ini yang bisa merusak tatanan demokrasi,” pungkasnya. [frs]
