WahanaNews-Mandalika | Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang.
Sebab, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.
Baca Juga:
Kampanyekan Salah Satu Paslon, ASN di Cianjur Ditetapkan Polisi Jadi Tersangka Pidana Pemilu
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, beberapa waktu lalu.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mengungkapkan faktor lainnya soal Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang.
Ia kemudian menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga:
Soal Hasil Pilpres 2024: PTUN Jakarta Tak Terima Gugatan PDIP, Ini Alasannya
Di sisi lain, ia juga khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan.
"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ungkap Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet juga merespons hasil survei Poltracking Indonesia terkini yang menunjukkan hasil positif tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
Adapun hasil survei menyatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin naik.
Survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2 persen sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
"Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?" kata Bamsoet.
Respons Jokowi soal penundaan pemilu
Adapun Presiden Joko Widodo kerap merespons soal adanya wacana penundaan Pemilu 2024 maupun jabatan presiden tiga periode.
Pada Maret 2022, Presiden mengajak seluruh pihak, termasuk dirinya, untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.
Hal ini disampaikan Jokowi merespons munculnya ide untuk menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022).
Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
Ia merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019). [dny]
