WahanaNews-Mandalika | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditrektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) menyelenggarakan kegiatan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering di Sumsel dan Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai di Lombok, Selasa (20/12) di Hotel Manhattan, Jakarta.
Acara ini dilaksanakan dalam rangka mencari alternatif sumber pembiayaan non APBN untuk membiayai pemeliharaan infrastruktur sumber daya air khususnya pada sub sektor irigasi.
Baca Juga:
Gaji Terendah Rp 9,4 Juta, Kementerian PUPR Buka 6.388 Formasi CPNS 2024
Berdasarkan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Indonesia masih mengalami backlog pendanaan dalam operasi dan pemeliharaan irigasi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus mendorong upaya pengembangan skema pembiayaan infrastruktur alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Banyak sekali skema-skema pembiayaan kreatif untuk infrastruktur. Saya berharap akan kita lakukan terus diskusi terkait skema-skema yang terus berkembang, terutama di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk bisa mendorong dan mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur terutama untuk percepatannya," kata Menteri Basuki.
Baca Juga:
Menkeu Sebut APBN Telah Salurkan Rp6 Triliun Untuk Pembiayaan Rumah
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengatakan, kegiatan Market Sounding ini merupakan upaya untuk meningkatkan pembiayaan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat memberikan daya ungkit (leverage) melalui skema KPBU.
“Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah melalui skema KPBU meliputi Percepatan skema delivery, Pembentukan fund Variable Capital Company (VCC), Pengupayaan staple financing untuk mempercepat pemenuhan pembiayaan (financial close), Penerapan estafet financing, Pengupayaan partisipasi badan usaha sejak tahap inisiasi proyek melalui skema KPBU unsolicited, serta Pengembangan skema KPBU syariah,” kata Herry.
“Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui skema KPBU diharapkan dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan irigasi yang terjadi di Indonesia untuk mendukung terwujudnya layanan irigasi yang lebih optimal dan berimplikasi terhadap terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia,” terang Herry.
