WahanaNews-NTB | Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menyarankan pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.
Bang Zul, sapaan akrabnya, berharap adanya program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan membeli produk-produk IKM/UKM lokal.
Baca Juga:
Pastikan Tepat Sasaran, Bhabinkamtibmas Polsek Idanogawo Monitoring Penyaluran BLT DD di Desa Holi
"Kalau bisa kita sarankan BLT itu tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dengan membeli produk-produk hasil UMKM kita, seperti saat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang pernah kita lakukan di awal pandemi Covid-19," ujarnya, saat ditanya wartawan terkait sikapnya soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM di Gedung DPRD NTB, Kota Mataram, Rabu (31/8/2022).
Ia mengatakan, memakai produk dari IKM atau UMKM lokal juga dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Termasuk membantu aktivitas ekonomi melalui pembelian IKM/UKM lokal sehingga mereka juga tetap berproduksi.
Baca Juga:
Pemprov Sulsel Salurkan BLT BBM Senilai Rp1,91 Miliar ke 6.372 Keluarga
"Memakai produk lokal ini juga membantu usaha UMKM kami," ujarnya.
Disinggung terkait sikapnya terhadap rencana kenaikan harga BBM tersebut, orang nomor satu di NTB itu mengatakan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dirinya sangat memahami apa yang menjadi keputusan pemerintah tersebut.
Hanya saja, secara partai tempatnya bernaung, yakni PKS, menolak.
"Kalau secara partai (PKS) dan fraksi di DPR RI tentu menolak. Tapi saya ini juga wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga saya paham. Makanya kita akan mencoba terus mengikuti perkembangan," kata Zulkieflimansyah.
Meski demikian, dirinya berharap masyarakat tidak terlalu berspekulasi soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut, karena belum ada keputusan dari pemerintah soal kenaikan tersebut.
"Jadi, jangan kita berspekulasi dululah," katanya.
Diketahui, program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan membeli produk-produk IKM/UKM lokal yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada 2020 mendapat apresiasi pemerintah pusat.
Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, ketika itu memuji langkah Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakilnya, Sitti Rohmi Djalilah, dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
"Apa yang dilakukan Gubernur NTB sudah menunjukkan cara yang sebenarnya mengatasi pandemi Covid-19 dan kebersamaan dengan penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya," kata Mahfud MD, ketika itu. [dny]
